google-site-verification: googlebfd279ab8998c745.html
Tahapan Pemilu: Pelaksanaan Kampanye melalui Rapat Umum dan Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik (16 Maret 2014 s.d 5 April 2014). - Awasi, Cegah dan Laporkan Setiap Dugaan Pelanggaran Pemilu 2014

Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

3 Maret 2014

Barito Kuala-Berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kab. Barito Kuala, Pemda Kab. Barito Kuala dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melaksanakan penertiban alat peraga Kampanye (APK). Adapun APK yang ditertibkan adalah APK yang pemasangannya melanggar, yaitu yang dipasang di tempat fasilitas umum/milik Pemda seperti terminal, taman kota, di depan kantor dinas/Pemda, di depan tempat ibadah (Mesjid/musholla, majelis ta’lim, dll), sekolah/tempat pendidikan, jalur hijau jembatan rumpiang, dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan pohon. Penertiban APK dilaksanakan dalam 3 tahapan, tahap 1 meliputi wilayah kecamatan Marabahan, Cerbon dan sebagian kecamatan Rantau Badauh (Rabu, 26/02/2014). Tahap 2 di wilayah Kecamatan Rantau Badauh, Mandastana, Jejangkit dan Sebagian Kecamatan Alalak (27/02/2014). Sedangkan tahapa 3 dilaksanakan di wilayah sebagian Kecamatan Alalak (menuju jembatan Barito), Anjir Muara dan Anjir Pasar (03/03/2014).

Penertiban APK yang dikawal oleh Anggota Polres Barito Kuala dan didampingi Anggota Panwaslu Kab. Barito Kuala, Panwascam dan Staf Sekretariat Panwaslu berjalan tertib dan lancar. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut UU No. 08 Tahun 2012, Peraturan KPU No. 15 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Anggota Panwaslu Kab. Batola bidang Pengawasan Ahdi Hanafiah, S.Sos menghimbau kepada Parpol dan Caleg yang ingin memasang APK hendaknya berpedoman kepada aturan tersebut di atas. Beliau mengungkapkan “Panwaslu Batola sebelumnya sudah melaksanakan sosialisasi PKPU No. 15 Tahun 2013 kepada Pengurus Parpol yang ada, terutama dalam hal pemasangan APK. Mungkin kendalanya ada di lapangan, orang-orang yang melakukan pemasangan APK kurang mengerti lokasi atau tempat-tempat yang dilarang untuk di pasang APK”. Semoga setelah Penertiban APK ini nantinya tidak ada lagi APK caleg yang melanggar, terutama yang dipasang di pepohonan, agar tercipta ketertiban dan ramah lingkungan.(humas-panwaslu/BTL).

____________________________________________________________________________

Penetapan Zona atau Wilayah Kampanye Kab. Barito Kuala

 Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Barito Kuala Nomor 28/Kpts/KPU-Kab-022.436013/2013 tentang Penetapan Zona atau Wilayah Kampanye Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Barito Kuala tanggal 1 Oktober 2013, berikut dapat dilihat Lokasi atau Zona Kampanye di wilayah Kabupaten Barito Kuala :

 1.   KECAMATAN ALALAK

2.   KECAMATAN ANJIR MUARA

3.   KECAMATAN ANJIR PASAR

4.   KECAMATAN BAKUMPAI

5.   KECAMATAN BARAMBAI

6.   KECAMATAN BELAWANG

7.   KECAMATAN CERBON

8.   KECAMATAN JEJANGKIT

9.   KECAMATAN KURIPAN

10. KECAMATAN MANDASTANA

11. KECAMATAN MARABAHAN

12. KECAMATAN MEKARSARI

13. KECAMATAN RANTAU BADAUH

14. KECAMATAN TABUKAN

15. KECAMATAN TABUNGANEN

16. KECAMATAN TAMBAN

17. KECAMATAN WANARAYA

________________________________________________________________________________

 

DCT Anggota DPRD Kab. Barito Kuala

KPU Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 22 Agustus 2013 yang lalu. Diharapkan masyarakat dapat melihat dan memperhatikan profil caleg dimaksud. Selengkapnya DCT Anggota DPRD Kab. Barito Kuala dapat dilihat disini :

 1.   PARTAI NASDEM
2.   PKB
3.   PKS
4.   PDI-P
5.   PARTAI GOLKAR
6.   PARTAI GERINDRA
7.   PARTAI DEMOKRAT
8.   PAN
9.   PPP
10. PARTAI HANURA
14. PBB
15. PKPI

______________________________________________________________________________

H i m b a u a n

        Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada ketentuan pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

(1)  Kampanye Pemilu dalam bentuk pemasangan alat peraga di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, diatur sebagai berikut:

a.  alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan- jalan  protokol,  jalan  bebas  hambatan,  sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;

b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan:

1. baliho atau papan reklame (billboard) hanya diperuntukan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar      Partai  Politik  dan/atau  visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan Calon Anggota DPR dan DPRD;

2. calon Anggota DPD dapat memasang baliho atau papan reklame (billboard) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya;

3. bendera dan   umbul-umbul  hanya   dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

4.   spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama Pemerintah Daerah.

5. Ketentuan   sebagaimana   dimaksud   pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 berlaku 1 (satu) bulan setelah Peraturan ini diundangkan (diundangkan pada tanggal 27 Agustus 2013 – 27 September 2013).

c. KPU, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan     PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi,   Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan   alat   peraga untuk keperluan kampanye pemilu;

d. Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye yang dilakukan  oleh KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

e. Pemasangan  alat  peraga  oleh  Peserta  Pemilu baik partai politik, calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota atau calon anggota DPD hanya diperkenankan dilakukan dalam media pemasangan alat peraga yang  telah  ditetapkan sebagaimana dimaksud huruf d.

(2)  Peserta Pemilu wajib membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

(3)  KPU, KPU/KIP Provinsi, dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berwenang      memerintahkan Peserta Pemilu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan ayat (2) untuk  mencabut  atau  memindahkan alat  peraga tersebut.

(4)  Dalam hal Peserta Pemilu tidak melaksanakan ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3), Pemerintah Daerah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang mencabut      atau     memindahkan    alat     peraga kampanye dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Peserta Pemilu tersebut.”

       Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye melalui pemasangan alat peraga pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Panwaslu Kabupaten Barito Kuala menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Ketua dan Pengurus Partai Politik di Kabupaten Barito Kuala dalam hal pemasangan alat peraga kampanye berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

        Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

 Marabahan, 10 September 2013

 PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BARITO KUALA

KETUA,

ttd

HERIWIJAYA, S.Pi, SH

__________________________________________________________________________

Rakor Panwaslu Kab. Batola dengan Panwascam

Marabahan–Hari ini (Selasa,13/08/2013) Panwaslu Kab. Barito Kuala melaksanakan rapat koordinasi dengan PanwaslIMG_16311u Kecamatan (Panwascam) se Kab. Barito Kuala. Rapat yang dipimpin oleh Anggota Panwaslu Kab. Barito Kuala Ahdi Hanafiah, S.Sos (Divisi Pengawasan) tersebut membahas tentang Pengawasan terhadap Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan masukan, tanggapan masyarakat atas penetapan DPSHP tersebut. Ahdi Hanafiah mengatakan “Sesuai jadwal KPU, tahapan Pemilu saat ini adalah Penetapan DPSHP dimana pada tahapan ini rawan terhadap pelanggaran. Untuk itu kami Panwaslu Kab. Barito Kuala melaksanakan rapat koordinasi ini, merapatkan barisan dengan semua Panwascam untuk menajamkan pengawasan”. Beliau juga menambahkan kerawanan lainnya yaitu pemasangan alat peraga Kampanye, dimana para Bacaleg sudah ramai memasang alat peraga antara lain baliho atau spanduk yang memuat Nomor Urut Calon. Padahal saat ini belum ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT). “dari hasil pengawasan kami, sudah banyak terpasang baliho dan spanduk Bacaleg yang memuat No. Urut Calon, padahal DCT baru akan ditetapkan pada tanggal 23-25 Agustus nanti. Untuk itu kami bersama Panwascam akan melakukan teguran terhadap Bacaleg yang melanggar tersebut” kata Ahdi. Beliau juga menambahkan “pelanggaran lain juga kami temukan, antara lain pemasangan alat Peraga di lokasi yang dilarang seperti dipasang di depan mesjid, jembatan, pohon, tiang listrik/telepon dan tiang rambu lalu lintas. Untuk itu kami berkoordinasi dengan KPU Kab. Batola untuk merekomendasikan kepada Parpol yang bersangkutan agar taat terhadap aturan Pedoman Pelaksanaan Kampanye. Ahdi Hanafiah menghimbau kepada warga Batola yang belum terdaftar di DPSHP agar melapor kepada PPS, Ketua RT atau Kepala Desa setempat, beliau juga mengingatkan  Parpol dan Bacaleg agar dalam memasang Alat Peraga Kampanye benar-benar memperhatian aturan dan ketentuan yang berlaku sehingga Tahapan Pemilu di Batola benar-benar berjalan tertib dan lancar. (humas_panwaslu_batola).

____________________________________________________________________________

Anggota Panwascam Dilantik


Marabahan-Sebanyak 51 orang Calon Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih se Kabupaten Barito Kuala resmi dilantik (Senin, 03/06/2013). Mereka akan bertugas dan tersebar di 17 Kecamatan. Pelantikan dilaksanakan di Aula SKB Marabahan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Kuala Heriwijaya, S.Pi, SH. Pelantikan ini merupakan sebuah proses akhir dari penjaringan dan penyaringan calon anggota Panwaslu Kecamatan dimana sebelumnya telah dilakukan beberapa proses seleksi meliputi seleksi administrasi, seleksi tertulis dan tes wawancara yang sampai pada akhirnya ditetapkan 51 calon terpilih. Selain dihadiri oleh Ketua Bawaslu Prov. Kalsel Mahyuni, S.Sos, M.AP, acara pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Bupati Barito Kuala H. Ma’mun Kaderi, SE, Ketua DPRD Kab. Barito Kuala H. Husain Ahmad dan unsur Muspida. Ketua Bawaslu Prov. Kalsel dalam sambutannya menekankan pentingnya Soliditas, Integritas, Mentalitas dan Profesionalitas serta semangat dalam diri seorang Pengawas Pemilu. Meski dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kendala di lapangan, maupun fasilitas dan anggaran yang minim, Panwascam tetap mampu menjalankan tugasnya dengan hasil yang maksimal. Beliau juga mengharapkan agar Pemkab Batola dapat membantu dan memfasilitasi Panwaslu di Batola.

Ketua Panwaslu Kab. Batola Heriwijaya, S.Pi, SH mengungkapkan faktor kesiapan dan profesionalitas Panwascam sangat dituntut sebagai perpan­jangan tangan Panwaslukab dan Bawaslu. Berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pesta demokrasi sangat dipengaruhi oleh kualitas dan integritas penyelenggara pemilu yang independen. “Untuk meningkatkan kualitas Anggota Panwascam, seusai dilantik langsung diberikan Pembekalan dan Bimbingan Teknik selama 2 hari. Materi yang diberikan meliputi Tugas dan Wewenang Panwascam, Strategi Pengawasan, Prosedur penanganan Pelanggaran dan materi lainnya berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu” kata beliau. Heriwijaya juga menegaskan agar panwascam benar-benar menjaga kode etik penyelenggara pemilu dan bersikap netral, “saya mengharapkan agar Panwascam dalam menjalankan tugasnya benar-benar menjaga kode etik sebagai penyelenggara Pemilu. Netralitas dan independen harus benar-benar dijaga. Kami akan langsung mengganti anggota Panwascam yang tidak netral atau independen” tegas Heriwijaya.(Humas Panwaslu-BTL).

_____________________________________________________________________________

Titik Rawan Pelanggaran Pemilu

27 April 2012

money politicPanwaslu.BTL–Verifikasi persyaratan bakal calon anggota DPR, DPD dan DPRD sedang berlangsung, banyak potensi pelanggaran yang perlu di waspadai. Selain Pengawas pemilu, masyarakat perlu berpartisipasi aktif guna mengawal jalannya pesta demokrasi berjalan tertib sesuai asas pemilu. Panwaslu perlu menyampaikan adanya potensi pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu dan mekanisme penindakannya.

        Titik rawan terjadinya pelanggaran antara lain :

Baca selengkapnya->

______________________________________________________________________________

<– Info Lainnya

Permanent link to this article: http://panwaslubatola.16mb.com/