google-site-verification: googlebfd279ab8998c745.html
Tahapan Pemilu: Pelaksanaan Kampanye melalui Rapat Umum dan Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik (16 Maret 2014 s.d 5 April 2014). - Awasi, Cegah dan Laporkan Setiap Dugaan Pelanggaran Pemilu 2014

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panwaslu

Tugas, Wewenang dan kewajiban Panwaslu Kabupaten Barito Kuala sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah:

Pasal 77

(1)Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

      a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

1.  pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan danpenetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 

2.  pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata carapencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota;  

3.  proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota; 

4.  penetapan calon bupati/walikota; 

5.  pelaksanaan kampanye; 

6.  pengadaan logistik Pemilu danpendistribusiannya; 

7.  pelaksanaan pemungutan suara danpenghitungan suara hasil Pemilu; 

8.  mengendalikan pengawasan seluruh prosespenghitungan suara; 

9.  pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampaike PPK; 

10.proses rekapitulasi suara yang dilakukan olehKPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 

11.pelaksanaan penghitungan dan pemungutansuara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan

12.proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota; 

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 

c.  menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana; 

d.  menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; 

e.  meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; 

f. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan  Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota; 

g. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung; 

h.  mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan 

i.  melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat:

a.memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g; 

b.memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.

 

Pasal 78

Panwaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

a.bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 

b.melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu pada tingkatan di bawahnya; 

c.menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; 

d.menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; 

e.menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi  berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota; dan

f.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permanent link to this article: http://panwaslubatola.16mb.com/tugas-dan-wewenang-panwaslu/